TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jawa Barat yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS) dipastikan memiliki saham di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) atau Bandara Kertajati di Majalengka.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar memiliki porsi 51 persen saham di PT BIJB dan PT Angkasa Pura II menyetujui ikut sebagai pemegang saham PT BIJB.
Dengan demikian, Pemprov Jabar masih membutuhkan pemegang saham lain.
“Sebelumnya kan dana datang dari Sindikasi Perbankan Syariah, ada juga dari reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Nanti ada dari koperasi PNS (KPPS),” katanya di Bandung, Selasa (13/2/2018).
Aher mengatakan, rencananya koperasi tersebut awalnya akan mengambil porsi dua persen saham PT BIJB, yakni senilai Rp 50 miliar.
Dana tersebut dinilai Aher bisa membuat penuntasan sisi darat Bandara Kertajati semakin cepat.
Pembelian saham PT BIJB oleh KPPS, kata dia, akan terus ditingkatkan hingga 5 persen dalam tiga tahun selanjutnya.
Target ini dilihat dari besarnya omzet yang dikelola KPPS sehingga angka Rp 125 miliar dianggap memungkinkan.
“Sekarang Rp 50 miliar dulu, setara 2 persenan. Kalau mau tambahannya masih terbuka. Saya berharap bisa sampai 5 persenan,” tuturnya.
Pemprov Jabar, kata Aher, belum mendapat kepastian besaran saham yang akan diambil oleh PT AP II dan RDPT.
Karena selain saham, AP II pun memiliki kewajiban mendanai pembangunan sisa runway 500 meter untuk melengkapi landasan pacu Bandara Kertajati yang saat ini sudah sepanjang 2.500 meter.
“Sesuai harapan Presiden, perpanjangan runway 500 meter lagi harus dibangun supaya Bandara Kertajati bisa untuk penerbangan haji tahun ini. Dan sesuai perjanjian ini akan dibangun AP II,” katanya.
Sementara itu, Sekda Jabar, Iwa Karniwa yang juga Ketua KPPS Jabar mengatakan, pembelian saham PT BIJB tersebut disetujui setelah pihak PT BIJB mengajukan surat permohonan agar koperasi bisa menyertakan modal di BUMD tersebut.
“Atas dasar surat tersebut kami bahas di rapat pengurus, selanjutnya kami menerima dengan melapor ke Gubernur,” katanya.
Iwa mengatakan, pihaknya sepakat menyertakan modal sebesar 2 persen dari total kebutuhan PT BIJB sekitar Rp 2,5 triliun atau setara dengan dana sebesar Rp 50 miliar.
Pihaknya saat ini tinggal menunggu surat balasan dari direksi PT BIJB agar mereka membahas rencana pembelian saham tersebut di RUPS.
Langkah menyetorkan modal ini dinilai Iwa menjadikan KPPS sebagai satu-satunya koperasi di Indonesia yang pertama kali memiliki saham di bandara besar.
Pihaknya memutuskan untuk menggelontorkan dana karena ada keuntungan lain selain deviden yang bisa didapat.
“Apakah kita bisa berperan di hal-hal yang bisa dikuasai di bandara seperti jasa cleaning service atau lain-lain,” katanya.
Memiliki anggota 12.800 PNS, Iwa merencanakan langkah koperasi ini demi target masuk dalam 5 besar koperasi di Indonesia. Saat ini pihaknya memutarkan dana koperasi hanya pada layanan simpan pinjam sekitar 1.500 PNS yang menjadi nasabah.
“Penyetoran modal ini tidak akan mengganggu layanan buat anggota, karena KPPS tak hanya konsumen tapi juga koperasi investasi,” tuturnya.
Pihak KPPS menargetkan dalam waktu 3 tahun PT BIJB yang mengelola Bandara Kertajati bersama AP II sudah bisa menangguk keuntungan.
“Ini koperasi pertama di Indonesia yang memiliki saham di pembangunan bandara,” pungkasnya.
