MAKASSAR – Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 Tahun 2017 digelar di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (12/7/17). Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo ini, Provinsi Jawa Barat dinugerahi tiga penghargaan.
Ketiga penghargaan ini diraih Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz), serta Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan.
Gubernur Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Tokoh Utama Penggerak Koperasi Tahun 2017. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nomor: SKEP/11/DEKOPIN-L/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Tokoh Utama Penggerak Koperasi Tahun 2017.
Untuk Aher, ini adalah penghargaan ketiga setelah pada bidang koperasi, setelah pada tahun 2015 digelari Bintang Jasa Utama dan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi di tahun 2012.
“Mudah-mudahan ini adalah mukadimah penghargaan yang sesungguhnya dari Allah SWT,” kata Aher usai menerima penghargaan.
Aher berharap penghargaan ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan koperasi di Jawa Barat. Sebagai salah satu alat ekonomi, koperasi diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kita yakin bahwa koperasi ini salah satu alat ekonomi, bentuk perekonomian kita yang hadir secara bersama-sama. Sejahtera secara bersama-sama. Kalau kita kemudian sekarang kita mengeluhkan pemerataan, koperasi salah satu cara pemerataan itu,” urai Aher.
Lebih lanjut Aher menjelaskan, koperasi merupakan bentuk lain dari implementasi sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini diyakini karena sistem manajemen yang diterapkan koperasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, disaat yang sama juga mampu menghadirkan pemerataan ekonomi masyarakat.
“Kita tidak ingin pertumbuhan tanpa pemerataan. Tapi mampu pertumbuhan perekonomian dan pemerataan sekaligus. Langkahnya dengan cara memperbanyak koperasi dimana-mana,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) meraih penghargaan berupa Tanda Kehormatan “Satyalancana Pembangunan” Bidang Koperasi. Wagub Demiz dinilai telah berhasil membangun perekonomian masyarakat melalui kebijakan, pembinaan, dan kegiatan, terutama menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM secara umum di Jawa Barat, khususnya Koperasi Seniman dan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera, serta koperasi anak-anak muda, sehingga meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan
Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61/TK/Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan “Satyalancana Pembangunan”.
Bagi Demiz, penghargaan ini pemicu agar perkoperasian di Jawa Barat lebih maju lagi. Bahkan Demiz memiliki tekad untuk membawa koperasi Jawa Barat ke tingkat dunia.
Terlebih dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Jawa Barat yang besar. Menurut Demiz, kesadaran koperasi di Indonesia sudah sangat tinggi. Hal ini karena masyarakat Indonesia memilki nilai gotong royong dan kekeluargaan.
“Ini (koperasi) sebuah usaha miliki bersama, artinya bukan buruh dan majikan yang berlaku tapi maju berkembang bersama-sama. Ini juga salah satu solusi bagaimana tingkat gini ratio yang ada di Indonesia bisa juga terbantu dengan adanya koperasi yang dijalankan,” ungkap Demiz usai menerima Satyalancana Pembangunan yang disematkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Penghargaan lain juga diberikan kepada Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan berupa Tanda Penghargaan atau Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Netty telah berperan aktif dalam menyukseskan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kerjanya, sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan masyarakat lainnya.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/KEP/M.KUKM/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberian Penghargaan atau Jasa Bakti Koperasi dan UKM.
Dari perspektif perempuan, koperasi mampu menghadirkan pembinaan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya untuk kaum perempuan. Selama ini, perempuan dianggap sebagai kaum yang terpinggirkan terutama dari dunia ekonomi.
Namun, melalui koperasi akses ekonomi kaum perempuan tidak lagi terhambat. Koperasi membuka peluang perempuan untuk aktif dalam berbagai pembinaan usaha dan bantuan modal.
Netty ingin ke depan koperasi yang secara khusus memiliki anggota para perempuan kepala keluarga bisa menjadi solusi atau problem solver masalah sosial masyarakat.
“Permasalahan sosial seperti prostitusi, human traficking, kekerasan. Ini tentu memiliki jawaban, memiliki muara solusi namanya koperasi,” pungkas Netty usai acara puncak peringatan Harkopnas ke-70.
Jokowi Ajak Pelaku Koperasi Gelorakan Semangat Reformasi
Namun, apabila dibandingkan dengan negara lain angka tersebut masih kecil. Di Perancis koperasi mampu menyumbang ekonomi nasional hingga 18%, Jerman 17%, bahkan di Selandia Baru hingga 20%. Jokowi bertekad agar koperasi mampu mendorong ekonomi nasional lebih signifikan.
“Oleh sebab itu, pada Hari Koperasi yang ke-70 ini di tahun 2017, saya ingin mengajak kepada seluruh lapisan koperasi Indonesia untuk meneguhkan kembali, menggelorakan kembali semangat gerakan koperasi, semangat reformasi koperasi, sehingga dengan perubahan-perubahan global yang begitu pesatnya kita bisa mengikuti,” ajak Jokowi dihadapan 12 ribu undangan Harkopnas ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar.
Untuk meningkatkan daya saing global, insan koperasi Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan era modern saat ini. Sistem digital atau aplikasi untuk pembayaran atau berbagai transaksi di koperasi perlu diterapkan. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kegiatan koperasi. Kecepatan dan inovasi adalah kunci lain menghadapi tantangan masa depan dan persaingan global.
Selain itu, Jokowi meminta agar pelaku koperasi mampu mencontoh koperasi-koperasi maju, besar, dan mandiri. Misalnya Koperasi Suko Giri di Jawa Timur dimana perputaran uang atau omsetnya telah mencapai Rp 18 Triliun.
“Ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Oleh sebab itu, saya titip kepada Menteri Koperasi, Ketua Dekopin, contoh-contoh seperti ini yang harus kita replikasi, kita fotokopi pada koperasi-koperasi yang lain bagaimana mereka bisa sampai memiliki omset yang tinggi seperti itu,” tutur Jokowi.
Untuk penyaluran kredit, Jokowi meminta koperasi berkontribusi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui subsidi dari APBN, Pemerintah Pusat mampu menekan bunga kredit KUR hingga 9% dari sebelumnya 22%. Rencananya tahun depan bunga KUR akan diturunkan lagi hingga ke level 7%.
Sementara dari sisi pemberdayaan, Pemerintah Pusat akan menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima manfaat lahan di Indonesia. Menurut Jokowi, hal tersebut bagian dari cara Pemerintah Pusat dalam menempatkan koperasi sebagai institusi utama pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah Pusat pun telah menyediakan 12,7 juta hektar lahan khusus untuk koperasi dan UMKM, serta pondok pesantren dengan harapan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan kita juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang akan kita berikan. Dengan catatan memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi-konsesi lahan yang akan diberikan oleh Pemerintah (Pusat),” tukas Jokowi.
“Bekerja dengan saya harus bisa memberikan sebuah tawaran-tawaran proposal yang memang bisa dikalkulasi dan dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi, return on investment berapa, pasti harus dihitung,” pungkasnya.