BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, koperasi-koperasi yang berada di lingkungan Pemprov Jabar, yaitu Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP Jabar) dan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS Jabar) harus bersinergi.
Hal itu mengingat peran penting dari koperasi, yang bahkan menurutnya di negara-negara maju telah menjadi mayoritas model usaha, seperti di Amerika.
“Ke depan perlu ditingkatkan koperasi. Di negara liberal menurut kacamata kita, tumbuhnya koperasi yang sangat pesat itu di Negara Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Koperasi besar di New Zealand. Kenapa koperasi yang ada di Indonesia tidak berkembang dengan baik? Ini yang membuat tantangan, dan tantangan ini itulah harus dijawab oleh kita,” tutur Iwa saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan KPPP Jabar Tahun Buku 2015 di Aula Gedung PBI Bapusipda, Jalan Kawaluyaan II No. 4, Kota Bandung, Selasa (26/4/2016).
Menurutnya, untuk mengembangkan koperasi diperlukan dua hal, yang pertama meningkatkan amanat sebagai pengurus karena sebagai lembaga kepercayaan dari anggota dan yang kedua meningkatkan enterpreunership. “Dengan dua inilah yang akan membuat kita itu maju ke depan,” imbuh Iwa Karniwa. Di New Zealand, koperasi susu menurutnya sudah sangat maju.
Yang tidak kalah penting, ke depannya ada satu langkah lagi, yaitu sinergi. “Apa yang harus dilakukan adalah mari mensinergikan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat di mana segmennya adalah konsumen dan Koperasi Pegawai Pemerintah, di mana segmennya adalah pinjaman,” kata Iwa.
Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jabar disinergikan karena subyek anggotanya sama, yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Jabar.
“Koperasi Konsumen Praja Sejahtera walaupun baru seumur jagung, baru tiga bulanan usianya, asetnya sekarang sudah Rp 18 miliar, dan direncanakan pada 2016 keuntungannya Rp 9 miliar,” ujar Iwa.
Sementara itu, Ketua KPPP Jabar Daud Achmad mengatakan, koperasi yang dipimpinnya siap mengikuti arahan dari pimpinan lembaga pemerintahan di Jawa Barat dan juga keinginan dari para anggota.
“Kami terus mengembangkan usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak. Saat ini melalui kerjasama dengan perbankan, selama 2015 KPPP Jabar berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp 8,3 miliar. “Sebetulnya, jika seluruh pengajuan direalisasikan, mungkin bisa mencapai angka Rp 10 miliar. Kami batasi mengingat kemampuan modal kerja KPPP Jabar dalam memenuhi alokasi pinjaman jangka panjang maksimal Rp 500 juta dan Rp 200 juta untuk jangka pendek,” ujar Daud di tempat yang sama.
Menurutnya, permohonan pengajuan pinjaman jangka panjang dari anggota KPPP Jabar per bulannya rata-rata bisa mencapai Rp 700 juta. “Kami semakin selektif memilih profil anggota yang memang memiliki performa yang baik dalam hal kemapuan membayar cicilan,” tukas Daud Achmad.
Untuk diketahui, jumlah anggota KPPP Jabar sebanyak 2.135 orang dari 16 OPD/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. KPPP Jabar juga menjalankan usaha niaga barang atau mini market dan mengembangkan unit usaha operasional, seperti persewaan mobil.
“Pada 2016 kami ingin meluaskan usaha membuka toko ikan dan aneka olahannya. Selain membantu program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong masyarakat gemar makan ikan, juga menggerakkan pihak lain dengan cara bekerjasama. Kami berharap anggota KPPP Jabar lebih terlibat aktif dalam unit-unit usaha yang ada,” kata Manajer KPPP Jabar Yopi Imanudin menambahkan. (ESA)*
